Uncategorized

Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan peraturan baru yang mengatur pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023. PMK ini menggantikan PMK Nomor 252 Tahun 2008 dan merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat Juga : Panduan Tarif PPh 21 Terbaru Sesuai PP 58/2023 Pemotongan PPh Pasal 21 menurut PMK Nomor 168 Tahun 2023 Berikut adalah ringkasan ketentuan pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 menurut PMK Nomor 168 Tahun 2023: PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap PPh Pasal 21 untuk Non-Employees Zakat Dapat Menjadi Pengurang dalam Menghitung PPh Pasal 21 Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pegawai Pemotongan PPh Pasal 21 Lainnya Konsultan Pajak Bogor merupakan bagian dari firma Ashadi dan Rekan yang didirikan di tahun 2015 dan telah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan KIP-7999/IP.B/PJ/2022, Tanggal 10 Maret 2022. Didalam menjalankan usahanya perusahaan memberikan pelayanan jasa konsultasi pada bidang konsultasi perpajakan, transfer pricing documentation, litigasi pajak dan training. Saat ini Konsultan Pajak Bogor dipimpin oleh beberapa professional yang sangat berpengalaman selama 20 tahun di bidang perpajakan, transfer pricing documentation, litigasi pajak dan training.

Saat ini, kita sering melihat berbagai metode transaksi antara perusahaan yang masih terhubung atau dalam satu grup, baik di dalam maupun di luar negeri. Perusahaan yang tidak memiliki afiliasi sering melakukan transaksi ini dengan harga yang lebih rendah. Namun, tidak semua transaksi antara perusahaan yang terhubung merupakan tidak wajar. Hubungan istimewa ini menjadi perhatian dan pengawasan dari otoritas pajak. Transaksi istimewa yang tidak wajar dapat berpotensi menghindari pembayaran pajak yang seharusnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami lebih lanjut mengenai bagaimana hubungan istimewa ini terjadi, terutama dalam konteks PPN. Definisi Hubungan Istimewa Secara umum, hubungan istimewa adalah kondisi yang sangat penting dan perlu untuk diperiksa atau dipelajari secara menyeluruh. Istilah-istilah semacam itu sering terdengar dalam kasus perpajakan yang melibatkan transaksi antar perusahaan yang terhubung atau terafiliasi. Pasal 18 ayat (4) UU PPh atau Pasal 2 ayat (2) UU PPN telah menjelaskan pengertian hubungan istimewa ini dan bagaimana hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Hubungan istimewa terjadi ketika wajib pajak memiliki kondisi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan secara tidak adil. Hubungan istimewa ini terjadi antara dua atau lebih wajib pajak yang pada akhirnya mengakibatkan mereka membayar jumlah pajak yang lebih sedikit daripada seharusnya. Selain itu, hubungan istimewa tidak melibatkan penekanan harga di bawah harga pasar atau harga yang seharusnya. Menurut PMK 22 Tahun 2020 Pasal 4 Ayat (1), hubungan istimewa dalam pajak merupakan suatu keadaan, ketergantungan, atau ketertarikan dari salah satu pihak yang berdasarkan pada kepemilikan atau partisipasi modal, kontrol, atau hubungan keluarga. Dasar Hukum Hubungan Istimewa Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Menurut Pasal 18 Ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah berubah menjadi UU Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) dan kemudian mengalami penyesuaikan lagi menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP), terdapat penjelasan mengenai kondisi di mana hubungan istimewa terjadi. Pertama, hubungan istimewa terjadi jika wajib pajak memiliki penyertaan modal sebesar minimal 25% pada wajib pajak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, hubungan istimewa juga terjadi jika wajib pajak memiliki penyertaan modal sebesar minimal 25% pada dua wajib pajak atau lebih, atau jika terdapat hubungan antara dua wajib pajak atau lebih yang disebutkan terakhir. Kedua, jika wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya, baik satu, dua, atau lebih wajib pajak yang berada di bawah kekuasaan yang sama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, jika terdapat hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan ini harus diperhatikan dalam mengenali hubungan istimewa dalam peraturan perpajakan. Lihat Juga : Resmi! Mentri Keuangan Mengeluarkan PMK Terbaru Undang-Undang Pajak Petambahan Nilai Berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, terdapat beberapa kriteria yang menentukan adanya hubungan istimewa. Pertama, jika terdapat pengusaha yang memiliki kepemilikan atau kekuasaan langsung maupun tidak langsung terhadap 2 atau lebih pengusaha lainnya. Kedua, jika terdapat pengusaha yang menyumbangkan modal sebesar 25% atau lebih dari total modal pengusaha lainnya. Selain itu, jika terdapat hubungan antara pengusaha yang menyumbangkan modal sebesar 25% atau lebih dari beberapa pihak, serta hubungan antara dua atau lebih pihak yang dianggap terakhir.

Pada tanggal 29 Desember 2023, Menteri Keuangan telah mengesahkan peraturan terbaru yaitu PMK 172 Tahun 2023. Peraturan ini berfokus pada Penerapan Prinsip Pengaturan Kepentingan Khusus (PKKU) dalam Transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. PMK tersebut mengulangi definisi hubungan istimewa yang telah ada sebelumnya dalam PP 55 Tahun 2022 dan juga memperluas cakupan transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Menurut Pasal 1 Ayat 7 PMK 172 Tahun 2023, transaksi yang tersebut adalah transaksi yang melibatkan transaksi afiliasi dan/atau transaksi antarpihak yang tidak memiliki hubungan istimewa, tetapi pihak afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi dan harga transaksi. Dalam ayat (1) PMK 172 Tahun 2023, hubungan istimewa merupakan keadaan ketergantungan atau keterikatan antara satu pihak dengan pihak lainnya karena kepemilikan atau penyertaan modal, penguasaan, atau hubungan keluarga sedarah atau semenda. Lihat Juga : Panduan Tarif PPh 21 Terbaru Sesuai PP 58/2023 Perubahan pada Peraturan Menteri Keuangan 172 Tahun 2023 Terdapat beberapa perubahan dalam PMK Nomor 172 Tahun 2023. Definisi hubungan istimewa yang sudah ada dalam PMK 22 Tahun 2020 tidak terlalu berbeda dengan PMK terbaru ini. Namun, perbedaan yang mencolok terletak pada kriteria dalam kondisi hubungan istimewa atas penguasaan. Dalam peresmian PMK terbaru, terdapat tiga peraturan sebelumnya yang tidak berlaku lagi. Peraturan-peraturan tersebut telah dicabut atau digantikan oleh PMK 172 Tahun 2023 karena dianggap tidak memadai dalam memenuhi kebutuhan perpajakan. Peraturan-peraturan tersebut adalah: Meskipun tidak ada perubahan substansial, terdapat beberapa perubahan atau perincian dalam PMK terbaru. Salah satunya adalah perincian mengenai metode pembagian laba (profit split method). Metode ini dijelaskan dalam pasal 9 ayat (6) PMK 172/2023 dan pasal 10 ayat (4) dan 11 ayat (1). Selain itu, terdapat penambahan pada pasal 4 ayat (6) mengenai jenis transaksi perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Dalam pasal tersebut disebutkan ada 7 jenis transaksi, sedangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/2020 hanya terdapat 6 jenis transaksi. Menurut Peraturan Menteri Keuangan 172/2023 pasal 12 ayat (2), pembuatan nilai indikator harga Transaksi Independen dapat berdasarkan data pembanding tahun tunggal (single year). Selain itu, nilai indikator harga transaksi ini juga dapat berdasarkan data pembanding tahun jamak (multiple year) jika hal tersebut dapat meningkatkan kesebandingan.

Saat ini, terdapat berbagai skema perhitungan yang dapat membingungkan Wajib Pajak dalam pemotongan PPh Pasal 21. Selain itu, secara administrasi perpajakan juga memberatkan bagi Wajib Pajak yang berusaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Pemerintah baru-baru ini mengumumkan penerapan peraturan baru mengenai perhitungan PPh Pasal 21. Peraturan ini diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2023 dan akan berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2024. PPh Pasal 21 merupakan jenis pajak yang harus Wajib Pajak orang pribadi di dalam negeri bayarkan atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, dan lain sebagainya. Tujuan Menghadirkan kemudahan dan kesederhanaan bagi Wajib Pajak dalam menghitung pemotongan PPh Pasal 21 pada setiap periode Masa Pajak. Meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan tanggung jawab perpajakannya. Menyediakan kemudahan dalam membangun sistem administrasi perpajakan yang dapat melakukan validasi terhadap perhitungan oleh Wajib Pajak. Lihat Juga : Objek Pajak PPh Dasar Hukum Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan: “Tarif Pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah”. Jenis Tarif PPh 21 yang Efektif Terdapat dua jenis tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dan tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri dari tarif efektif bulanan (TER bulanan) dan tarif efektif harian (TER harian). Pajak TER bulanan dikenakan pada penghasilan bruto yang diterima setiap bulan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki status pegawai tetap. Sementara itu, pajak TER harian dikenakan pada penghasilan bruto yang diterima setiap hari, mingguan, satuan, atau borongan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki status pegawai tidak tetap. Biaya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 17 Berikut adalah tarif PPh pasal 17 ayat (1) huruf a yang tercantum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) 5% (lima persen) di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) s.d. Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 15% (lima belas persen) di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 25% (dua puluh lima persen) di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 30% (tiga puluh persen) di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 35% (tiga puluh lima persen) Lihat Juga : Bukan Objek Pajak PPh Kategori Tarif Bulanan PPh 21 Tarif bulanan PPh 21 yang efektif terbagi menjadi tiga kategori, yaitu kategori A, B, dan C. Kategori ini berdasarkan pada Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sesuai dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak. Tarif Bulanan yang Efektif untuk Kategori A Untuk kategori A, tarif bulanan yang efektif berlaku bagi individu yang menerima penghasilan bruto bulanan dalam kondisi sebagai berikut: Dalam hal ini, tarif bulanan yang efektif untuk kategori A (TER A) akan diberikan kepada individu yang memenuhi kriteria di atas. Tarif ini akan mempengaruhi besaran pajak yang harus individu tersebut bayar. Berikut adalah rincian biaya bulanan yang harus dibayarkan untuk kategori A. Tarif Bulanan yang Efektif untuk Kategori B Kategori B diberlakukan untuk individu dengan penghasilan bulanan bruto yang diterima dalam status Penghasilan Tidak Kena Pajak dengan kondisi sebagai berikut : Berikut ini adalah rincian tarif bulanan yang efektif untuk kategori B. Tarif Bulanan yang Efektif untuk Kategori C Kategori C diberlakukan untuk individu dengan penghasilan bruto bulanan yang telah menikah dengan tiga tanggungan dan memiliki status Penghasilan Tidak Kena Pajak. Berikut ini adalah perincian tarif bulanan yang efektif untuk kategori C. Tarif Harian yang Efektif Tarif harian yang efektif dikenakan pada jumlah pendapatan bruto yang diterima setiap hari, mingguan, satuan, atau borongan oleh individu yang bekerja sebagai pegawai dengan status tidak tetap. Berikut ini adalah perincian tarif harian yang efektif. Penghasilan Bruto Harian TER Harian <= Rp450ribu 0% x Ph Bruto Harian > Rp450ribu – Rp2,5 juta 0,5% x Ph Bruto Harian Contoh Penghitungan Tarif Efektif PPh 21 Terbaru Tuan Jojo adalah seorang karyawan di PT ABC yang menerima gaji bulanan sebesar Rp10.000.000,00. Selain itu, ia juga membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000,00 setiap bulannya. Tuan Jojo sudah menikah dan tidak memiliki tanggungan (PTKP K/0). Jawaban: PPh 21 atas pendapatan Tuan R selama periode pajak Januari hingga November 2024 akan terkena pemotongan dengan tarif kategori A sebesar 2% yang berlaku efektif. Penghasilan Neto Sebulan Gaji = Rp. 10.000.000Biaya Jabatan = 5% x Rp. 10.000.000 = Rp. 6.000.000Iuran Pensiun = Rp. 100.000Jadi, Penghasilan Neto Sebulan = Biaya Jabatan – Iuran pensiun = Rp. 9.400.000,- PPh 21 Terutang Penghasilan Neto Setahun = 12 x Rp9.400.000,00, = Rp112.800.000. PTKP setahun = Rp58.500.000 Ph Kena Pajak setahun = Penghasilan Neto Setahun – PTKP setahun = Rp54.300.000. Jadi, PPh 21 Terutang = Tarif Pasal 17 ayat(1) huruf a UU PPh x Ph Kena Pajak setahun = 5% x Rp 54.300.000 = Rp 2.715.000. Perhitungan Bulanan dengan Tarif Efektif Januari – November:Pajak Penghasilan 21 per Bulan = Pendapatan Bruto per Bulan x Tarif Efektif Bulanan = Rp 10.000.000 x 2% = Rp 200.000/bulan. Desember:PPh 21 Bulan Desember = PPh 21 terutang – (PPh 21 Januari sampai November) = Rp 2.715.000 – (11 x Rp 200.000) = Rp 515.000.

Ketika membahas mengenai perpajakan, terutama jenis-jenis pajak, tentunya terdapat keterkaitan antara subjek pajak dan objek pajak. Selain dari kedua hal tersebut, terdapat juga hal-hal yang dikecualikan sebagai objek pajak. Lalu, apa yang menjadi pengecualian yang menyebabkan suatu hal dianggap bukan sebagai objek pajak? Lihat Juga : Objek Pajak PPh Apa saja yang tidak termasuk dalam objek pajak penghasilan? Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa penghasilan merupakan objek pajak. Penghasilan tersebut merujuk pada setiap peningkatan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak, baik itu wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Penghasilan tersebut dapat digunakan untuk keperluan konsumsi atau untuk meningkatkan kekayaan si wajib pajak. Namun, dalam ayat 3 terdapat beberapa pengecualian yang dianggap bukan sebagai objek pajak penghasilan. Konsultan Pajak Bogor merupakan bagian dari firma Ashadi dan Rekan yang didirikan di tahun 2015 dan telah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan KIP-7999/IP.B/PJ/2022, Tanggal 10 Maret 2022. Didalam menjalankan usahanya perusahaan memberikan pelayanan jasa konsultasi pada bidang konsultasi perpajakan, transfer pricing documentation, litigasi pajak dan training.

Dalam konteks pajak penghasilan (PPh), objek merupakan setiap peningkatan kemampuan ekonomis yang wajib pajak peroleh, bisa untuk konsumsi atau meningkatkan kekayaan. Objek Pajak PPh Lihat Juga : Core Tax System Berikut ini adalah beberapa jenis penghasilan pajak bersifat final: Pajak yang dikenakan pada jenis penghasilan-penghasilan tersebut bersifat final, artinya tidak akan dikenakan pajak tambahan di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Core Tax adalah jenis pajak yang meliputi pajak-pajak utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Pajak-pajak ini mencakup Pajak Penghasilan (Income Tax), Pajak Pertambahan Nilai (Value Added Tax / VAT), dan beberapa pajak lainnya, tergantung pada kebijakan masing-masing negara. Pemahaman Mengenai Core Tax Menurut laman resmi DJP, Core Tax Administration System adalah sebuah sistem teknologi informasi yang memberikan dukungan terpadu untuk pelaksanaan tugas DJP, termasuk otomatisasi proses bisnis. Tujuan dari otomatisasi proses bisnis ini adalah untuk memproses surat pemberitahuan, dokumen perpajakan, pembayaran pajak, mendukung pemeriksaan dan penagihan, pendaftaran wajib pajak, serta fungsi akuntansi wajib pajak. Pemberlakuan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 40/2018. Peraturan ini mengatur tentang pengembangan sistem inti perpajakan yang merupakan bagian dari pembaruan sistem administrasi perpajakan. Selain itu, peraturan ini juga menjelaskan berbagai informasi mengenai sistem administrasi perpajakan, termasuk bagaimana cara kerja core tax system untuk membantu melaksanakan prosedur dan tata kelola administrasi perpajakan. Semua ini berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lihat Juga : PSIAP DJP Manfaat dan Tujuan Core Tax Dalam upaya modernisasi perpajakan, Direktur Jendral Pajak (DJP), Suryo Utomo, memiliki wewenang untuk memperbarui sistem inti administrasi perpajakan (core tax system). Tujuan umum dari pembaruan ini adalah untuk meningkatkan infrastruktur perpajakan. Namun, proyek pembaruan ini juga memiliki beberapa manfaat yang penting. Pertama, pembaruan sistem inti pajak ini akan membantu menciptakan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel. Dengan adanya sistem yang efektif dan efisien, proses bisnis perpajakan dapat berjalan dengan lebih baik. Kedua, pembaruan ini akan menumbuhkan sinergi yang lebih optimal antara lembaga-lembaga terkait. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, kolaborasi antara lembaga perpajakan dan lembaga lainnya dapat meningkat, sehingga pengelolaan perpajakan dapat menjadi dengan lebih baik. Selanjutnya, pembaruan sistem inti pajak ini juga akan membantu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajibannya. Dengan adanya sistem yang lebih baik, Wajib Pajak akan lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, penerapan core tax system juga berpotensi meningkatkan penerimaan negara atau Tax Ratio sebesar kurang lebih 1,5 Persen. Dengan adanya sistem yang lebih efisien, pengumpulan pajak dapat dilakukan dengan lebih baik, sehingga penerimaan negara dapat meningkat. Pembaruan sistem inti pajak ini juga akan memudahkan dalam meningkatkan kualitas data, segmentasi, dan profilisasi pada Wajib Pajak. Dengan adanya sistem yang lebih baik, analisis terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pengelolaan hutang dan tagihan pajaknya dapat dilakukan dengan lebih baik pula. Mengapa Core Tax Penting? Sumber Utama Pendapatan Negara Pendapatan utama bagi negara adalah core tax. Pendapatan ini sangat penting untuk mendukung berbagai program dan layanan publik seperti pendidikan, perawatan kesehatan, infrastruktur, dan keamanan nasional. Tanpa pendapatan core tax yang mencukupi, negara akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Keadilan dalam Perpajakan Salah satu penerapan prinsip dalam perpajakan adalah keadilan. Dalam hal ini, core tax dirancang dengan prinsip keadilan dalam perpajakan. Artinya, wajib pajak dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi biasanya dikenakan beban pajak yang lebih besar. Hal ini bertujuan untuk menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil di masyarakat. Dengan adanya prinsip keadilan dalam perpajakan, diharapkan kesenjangan sosial dan ekonomi dapat diperkecil sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari pendapatan negara yang diperoleh melalui core tax. Pengaruh terhadap Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Apabila sistem core tax dirancang dengan cermat, hal tersebut dapat menjadi alat untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Tarif pajak yang moderat dapat menciptakan lingkungan yang lebih menarik bagi bisnis dan investor. Kestabilan Pendapatan Negara Selain itu, core tax juga memberikan kestabilan pendapatan negara. Hal ini disebabkan oleh pajak yang cenderung relatif stabil dari tahun ke tahun, bahkan dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif. Dengan demikian, core tax membantu menjaga keseimbangan fiskal negara. Dukungan untuk Program Pemerintah Tidak hanya itu, pajak core juga memberikan dukungan bagi berbagai program pemerintah yang penting. Sebagai contoh, Pajak Penghasilan untuk mendanai program kesehatan dan pendidikan, sementara Pajak Pertambahan Nilai dapat untuk mendanai pembangunan infrastruktur. Dalam sistem perpajakan, pajak inti merupakan elemen yang tidak dapat tergantikan. Penting untuk memahami peran sentralnya dalam mendukung negara, mendorong keadilan, dan menjaga stabilitas ekonomi. Dengan pemahaman yang mendalam tentang pajak inti, kita dapat menghargai betapa pentingnya kontribusinya dalam pembangunan dan kesejahteraan negara. Konsultan Pajak Bogor merupakan bagian dari firma Ashadi dan Rekan, sebuah badan usaha di Jakarta yang menyediakan jasa pajak dan akuntansi terpercaya, independen, akuntabel, dan profesional. Berdiri pada tahun 2015 dan telah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan KIP-7999/IP.B/PJ/2022, Tanggal 10 Maret 2022. Dalam menjalankan usahanya perusahaan memberikan pelayanan jasa konsultasi pada bidang konsultasi perpajakan, transfer pricing documentation, litigasi pajak dan training.

PSIAP adalah sistem administrasi perpajakan yang mengalami modernisasi yang bertujuan untuk mempermudah proses bisnis perpajakan. Menurut DJP, PSIAP merupakan bagian dari upaya reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan sistem administrasi dan proses bisnis perpajakan. Mengenal PSIAP DJP Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau coretax administration system (CTAS) atau sistem informasi berbasis COST (Commercial Off the Shelf). Dalam pembaruan sistem ini, dilakukan perbaikan pada basis data perpajakan guna mempermudah proses bisnis administrasi perpajakan. Hal ini bertujuan agar proses bisnis administrasi perpajakan menjadi lebih akurat dan pasti melalui integrasi data. Kemudian, dengan adanya hal ini wajib pajak tidak perlu lagi mengunjungi kantor pajak untuk mengurus kewajiban perpajakannya. Semua proses tersebut dapat terlaksana secara daring melalui perangkat elektronik tanpa harus datang ke kantor pajak. Dengan kata lain, PSIAP hadir di masyarakat sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan teknologi digital dan mendukung kinerja serta konektivitas layanan bagi wajib pajak. Lihat Juga : Self Assesment Pada Sistem Perpajakan di Indonesia Manfaat dan Fungsi PSIAP DJP PSIAP memiliki peran penting dalam mengoptimalkan pelayanan dan pengawasan perpajakan. Pada intinya, dengan adanya sistem ini harapannya adalah dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan administrasi perpajakannya serta meningkatkan penerimaan negara dari pajak yang Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kelola. Dalam hal ini, DJP menegaskan bahwa terdapat beberapa manfaat yang dapat berbagai pihak rasakan, mulai dari wajib pajak itu sendiri, pegawai DJP, instansi DJP, hingga pemangku kepentingan lainnya. Manfaat-manfaat tersebut secara detail sebagai berikut: Wajib Pajak Pemangku Kepentingan Pegawai DJP Instansi DJP Implementasi PSIAP DJP Sebagai tambahan, pengembangan inti PSIAP pajak ini didasarkan pada Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Dalam kebijakan ini disebutkan bahwa sistem informasi untuk pembaruan sistem administrasi perpajakan minimal mencakup PSIAP dan/atau sistem pendukung operasional administrasi perpajakan (operational support tax administration system). Setelah diterbitkannya dasar hukum pelaksanaan PSIAP, dilakukan rangkaian persiapan pada awal 2021 hingga 2023. Konsultan Pajak Bogor merupakan bagian dari firma Ashadi dan Rekan, sebuah badan usaha di Jakarta yang menyediakan jasa pajak dan akuntansi terpercaya, independen, akuntabel, dan profesional. Berdiri pada tahun 2015 dan telah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan KIP-7999/IP.B/PJ/2022, Tanggal 10 Maret 2022. Dalam menjalankan usahanya perusahaan memberikan pelayanan jasa konsultasi pada bidang konsultasi perpajakan, transfer pricing documentation, litigasi pajak dan training.