Uncategorized

Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan peraturan baru yang mengatur pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023. PMK ini menggantikan PMK Nomor 252 Tahun 2008 dan merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas […]

Saat ini, kita sering melihat berbagai metode transaksi antara perusahaan yang masih terhubung atau dalam satu grup, baik di dalam maupun di luar negeri. Perusahaan yang tidak memiliki afiliasi sering melakukan transaksi ini dengan harga yang lebih rendah. Namun, tidak semua transaksi antara perusahaan yang terhubung merupakan tidak wajar. Hubungan istimewa ini menjadi perhatian dan

Pada tanggal 29 Desember 2023, Menteri Keuangan telah mengesahkan peraturan terbaru yaitu PMK 172 Tahun 2023. Peraturan ini berfokus pada Penerapan Prinsip Pengaturan Kepentingan Khusus (PKKU) dalam Transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. PMK tersebut mengulangi definisi hubungan istimewa yang telah ada sebelumnya dalam PP 55 Tahun 2022 dan juga memperluas cakupan transaksi yang

Saat ini, terdapat berbagai skema perhitungan yang dapat membingungkan Wajib Pajak dalam pemotongan PPh Pasal 21. Selain itu, secara administrasi perpajakan juga memberatkan bagi Wajib Pajak yang berusaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Pemerintah baru-baru ini mengumumkan penerapan peraturan baru mengenai perhitungan PPh Pasal 21. Peraturan ini diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2023

Ketika membahas mengenai perpajakan, terutama jenis-jenis pajak, tentunya terdapat keterkaitan antara subjek pajak dan objek pajak. Selain dari kedua hal tersebut, terdapat juga hal-hal yang dikecualikan sebagai objek pajak. Lalu, apa yang menjadi pengecualian yang menyebabkan suatu hal dianggap bukan sebagai objek pajak? Lihat Juga : Objek Pajak PPh Apa saja yang tidak termasuk dalam

Dalam konteks pajak penghasilan (PPh), objek merupakan setiap peningkatan kemampuan ekonomis yang wajib pajak peroleh, bisa untuk konsumsi atau meningkatkan kekayaan. Objek Pajak PPh Lihat Juga : Core Tax System Berikut ini adalah beberapa jenis penghasilan pajak bersifat final: Pajak yang dikenakan pada jenis penghasilan-penghasilan tersebut bersifat final, artinya tidak akan dikenakan pajak tambahan di

Core Tax adalah jenis pajak yang meliputi pajak-pajak utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Pajak-pajak ini mencakup Pajak Penghasilan (Income Tax), Pajak Pertambahan Nilai (Value Added Tax / VAT), dan beberapa pajak lainnya, tergantung pada kebijakan masing-masing negara. Pemahaman Mengenai Core Tax Menurut laman resmi DJP, Core Tax Administration System adalah sebuah sistem

PSIAP adalah sistem administrasi perpajakan yang mengalami modernisasi yang bertujuan untuk mempermudah proses bisnis perpajakan. Menurut DJP, PSIAP merupakan bagian dari upaya reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan sistem administrasi dan proses bisnis perpajakan. Mengenal PSIAP DJP Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau coretax administration system (CTAS) atau sistem informasi berbasis COST (Commercial Off

Definisi Ekuitas Ekuitas mengacu pada hak atau kepentingan pemilik perusahaan terhadap harta perusahaan. Ini mewakili jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham perusahaan jika semua aset dilikuidasi dan semua hutang perusahaan dilunasi. Dalam neraca, hal ini merupakan selisih antara aset dan liabilitas. Dalam istilah yang lebih sederhana, ekuitas adalah modal atau kekayaan entitas bisnis.

Definisi Neraca Neraca keuangan atau Balance Sheet adalah bagian yang sangat penting dari laporan keuangan dalam bidang akuntansi. Balance sheet mencatat informasi mengenai aset, kewajiban pembayaran kepada pihak terkait dalam operasional perusahaan, dan modal pada suatu waktu tertentu. Dengan melihat laporan ini, kita dapat mengetahui kondisi aset, kewajiban, dan modal perusahaan kita di masa depan.