Pelaporan SPT Tahunan seharusnya menjadi rutinitas administrasi yang sederhana. Namun dalam praktiknya, kesalahan umum pelaporan SPT Tahunan Bogor masih sering terjadi, baik pada wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha. Kesalahan ini bukan hanya soal salah input angka, tetapi juga berkaitan dengan pemahaman regulasi, kelengkapan data, hingga ketepatan waktu pelaporan. Di tengah sistem self assessment yang dianut Indonesia, kesalahan sekecil apapun dapat berujung pada sanksi administratif dan meningkatnya risiko pemeriksaan pajak.
Para pakar perpajakan menilai bahwa tingginya error SPT Tahunan Bogor tidak lepas dari kompleksitas aturan, perubahan regulasi, serta kebiasaan wajib pajak yang baru fokus saat tenggat pelaporan semakin dekat. Artikel ini membahas tujuh kesalahan yang paling sering terjadi, lengkap dengan dasar hukum dan rujukan yang relevan, agar wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT Tahunan Bogor secara tepat dan terencana.
1. Salah Mengklasifikasikan Penghasilan
Kesalahan paling umum muncul ketika wajib pajak keliru mengelompokkan penghasilan. Banyak pelaku usaha di Bogor mencampur penghasilan final dan non final dalam satu perhitungan. Padahal, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan menegaskan bahwa penghasilan tertentu dikenai pajak bersifat final dan tidak digabungkan dengan penghasilan lain.
Kesalahan klasifikasi ini sering terjadi pada pelaku UMKM, lihat saja pada penerapan PPh Final UMKM yang diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2022. Ketidaktepatan ini menyebabkan angka pajak terutang menjadi tidak akurat sejak awal.
2. Tidak Melaporkan Seluruh Harta dan Kewajiban
Masih banyak wajib pajak yang menganggap daftar harta hanya formalitas. Akibatnya, aset seperti kendaraan, tanah, atau saldo rekening tertentu tidak tercantum dalam SPT Tahunan. Padahal Pasal 3 UU KUP menegaskan kewajiban pelaporan yang lengkap, benar, dan jelas.
Pakar administrasi pajak menilai ketidaksesuaian data harta sering memicu klarifikasi dari DJP karena sistem sudah terintegrasi dengan berbagai sumber data eksternal.
3. Salah Mengisi Kredit Pajak
Kesalahan berikutnya berkaitan dengan pengisian kredit pajak, seperti PPh Pasal 21, 22, atau 23. Banyak wajib pajak memasukkan bukti potong yang tidak sesuai tahun pajak atau salah mencantumkan nominal.
Menurut ketentuan Pasal 28 UU KUP, wajib pajak harus menyimpan dan mencantumkan bukti pemotongan secara benar. Kesalahan kecil di bagian ini sering menjadi penyebab error SPT Tahunan Bogor yang berujung pada SPT Kurang Bayar.
4. Terlambat Menyampaikan SPT Tahunan
Keterlambatan pelaporan masih menjadi masalah klasik di Bogor. Faktor kesibukan usaha dan minimnya perencanaan membuat banyak wajib pajak melaporkan SPT melewati batas waktu, yaitu 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan.
Sanksi atas keterlambatan ini diatur jelas dalam Pasal 7 UU KUP, berupa denda administratif. Meski terlihat kecil, akumulasi denda mencerminkan risiko kepatuhan yang lebih besar.
Baca juga: Panduan Singkat Cara Menghitung PPN untuk Usaha Dagang di Bogor
5. Salah Menghitung Pajak Terutang
Kesalahan perhitungan sering muncul akibat penggunaan tarif yang keliru atau salah menentukan Penghasilan Kena Pajak. Perubahan lapisan tarif PPh orang pribadi dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) juga menambah kebingungan wajib pajak.
Akibatnya, banyak SPT Tahunan yang perlu dilakukan pembetulan SPT Tahunan Bogor karena selisih hitungan pajak terutang dengan hasil koreksi DJP.
6. Mengabaikan Penghasilan dari Sumber Digital
Di era ekonomi digital, penghasilan dari marketplace, jasa online, atau konten digital sering terlewat dalam pelaporan. Padahal DJP telah menegaskan bahwa seluruh penghasilan, termasuk yang diperoleh secara digital, tetap menjadi objek pajak.
Kesalahan ini semakin mudah terdeteksi karena DJP memanfaatkan data pihak ketiga dan big data analytics dalam pengawasan kepatuhan.
7. Tidak Melakukan Pembetulan Saat Menyadari Kesalahan
Ironisnya, banyak wajib pajak sudah menyadari kesalahan tetapi enggan melakukan pembetulan SPT. Padahal Pasal 8 UU KUP memberikan hak kepada wajib pajak untuk membetulkan SPT secara sukarela sebelum dilakukan pemeriksaan.
Pakar perpajakan menilai pembetulan SPT justru menunjukkan itikad baik dan dapat menurunkan risiko sanksi yang lebih berat di kemudian hari.
FAQs
Kesalahan dalam pengisian, perhitungan, dan penyampaian SPT yang tidak sesuai ketentuan pajak.
Wajib pajak orang pribadi dan pelaku UMKM yang mengelola pajaknya secara mandiri.
Sebelum DJP menerbitkan Surat Pemeriksaan atau Surat Ketetapan Pajak.
Melalui DJP Online atau langsung ke KPP sesuai domisili wajib pajak.
Karena kurangnya pemahaman aturan, perubahan regulasi, dan minimnya persiapan data.
Dengan mencatat transaksi secara rapi, memahami regulasi terbaru, dan melakukan review sebelum lapor.
Kesimpulan
Kesalahan dalam pelaporan SPT Tahunan bukan hanya persoalan teknis, tetapi cerminan tingkat kepatuhan pajak wajib pajak. Dengan memahami kesalahan umum pelaporan SPT Tahunan Bogor, mengenali potensi error SPT Tahunan Bogor, serta memanfaatkan mekanisme pembetulan SPT Tahunan Bogor, wajib pajak dapat mengelola risiko pajak secara lebih bijak dan berkelanjutan.
Jika Anda ingin memastikan SPT Tahunan Anda akurat dan patuh aturan, pertimbangkan untuk melakukan review pajak lebih awal bersama pihak yang kompeten.